Lulusan Dokter Spesialis Baru Wajib Ditugaskan ke Daerah

Pada 12 Januari 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden: Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis. Wajib Kerja Spesialis adalah program baru dari pemerintah yang mewajibkan lulusan dokter spesialis baru untuk mengabdi selama 1 tahun di daerah yang di tentukan berdasar dari Institusi pendidikan asal dari dokter spesialis lulusan baru tersebut.

Setidaknya ada lima bidang spesialis dokter yang wajib mengikuti program ini diantaranya adalah dokter spesialis anak, dokter bedah, dokter penyakit dalam, Obstetri & Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan) dan dokter anastesi.

Usman Sumantri, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengatakan, aturan main dari kebijakan itu berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang wajib kerja dokter spesialis. “Yang mau lulus spesialis itu wajib mengikuti program tersebut,” kata Usman.

Mengenai jangka waktu pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri, menurut Perpres ini,  paling singkat selama 1 (satu) tahun.  Sedangkan jangka waktu pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Masa penempatan dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis diperhitungkan sebagai masa kerja,” bunyi Pasal 18 Perpres ini.

Dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis, menurut Perpres ini, setiap peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis wajib: a. melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan b. menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinan Surat Tanda Registrasi dokter spesialis kepada Menteri.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud, Perpres ini menyebutkan, peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis berhak: a. mendapatkan Surat lzin Praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b. mendapatkan tunjangan; dan c. mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keingingan untuk bisa mendistribusikan tenaga spesialis ini ternyata didukung oleh sejumlah pemerintah daerah, yang mengisyaratkan penutupan penerimaan tenaga spesialis di tempat mereka. Hal ini karena ketidakmampuan slot daerah menampung mereka. Salah satunya, seperti DKI Jakarta.

Rencana penugasan lulusan dokter spesialis ini mendapat dukungan penuh dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Diakui Wakil Ketua Umum IDI Daeng M Faqih, distribusi dokter spesialis saat ini memang tidak merata. Dia menilai, rasio ideal untuk tahun ini adalah 20 dokter per 100 ribu penduduk. Dengan begitu, harusnya Indonesia membutuhkan sekitar 50 ribu dokter spesialis. Namun ternyata jumlah dokter spesialis saat ini hanya mencapai 31 ribuan orang. Artinya, Indonesia masih kekurangan sekitar 20 ribu tenaga medis khusus itu.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Januari 2017 itu.

 

Kontak Kami

address_bookSMF Penyakit dalam FK UNDIP, RSUP Dr. Kariadi Semarang. Jawa Tengah, Indonesia. Kode Pos 50275

mail_altmail@ipdfkundip.com

telephone_blue Telp : 024 – 8446757

telephone_blue Fax : 024 – 8446758

Our Links

Powered by Watch Dragon ball super